Bukan ASN, Kades & Perangkat Desa Tak Dapat THR

SHARE  

Ratusan Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam (APDESI) melakukan demo di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Ratusan Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam (APDESI) melakukan demo di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perangkat desa. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pemberian THR bagi perangkat desa bisa dilakukan melalui alokasi dana desa dalam bentuk insentif.

Menurut Tito kepala desa hingga perangkatnya statusnya bukan Aparatur Sipil Negara, sehingga pemerintah tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah.

“Aturannya tidak ada, dalam Undang-Undang Desa itu perangkat desa bukan ASN, sama dengan kepala desa itu bukan ASN Baik dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa statusnya belum jelas bukan ASN,” kata Tito saat Konferensi Pers THR dan Gaji ke 13 Tahun 2024, di Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).

“Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah,” sambungnya.

Baca: Sri Mulyani: Anggaran THR ASN Se-Indonesia Tembus Rp48,7 T Tahun Ini

Namun menurut Tito tahun lalu skema pemberian THR kepada perangkat daerah mengambil porsi dari dana desa. Namun hal itu perlu kesepakatan antar semua perangkat desa.

“Di tahun lalu mereka menggunakan dana desa, kita bicarakan dalam asosiasinya. Kita prinsipnya menyejahterakan tapi tidak memberatkan dana desa,” kata Tito.

Setidaknya menurut Tito tiap desa membutuhkan dana sekitar Rp 20 juta untuk pemberian THR bagi kepala dan perangkat desa lainnya. Sehingga secara total kemungkinan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1,6 triliun.

“Jumlah umumnya gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp 2 jutaan lebih kurang jadi seandainya ada 10 (orang) saja kepala desa dan perangkatnya lebuh kurang Rp 20 juta per desa kali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp 1,6 triliun. sedangkan alokasi dari pusat dari bu Menteri Keuangan Rp 70 triliun untuk desa,” kata Tito.

Baca: Honorer Mohon Maaf! Tahun Ini Tidak Terima THR

Menurut Tito nantinya akan membicarakan lebih lanjut dengan asosiasi desa dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai hal ini.

“Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan Menteri Desa atau ibu (Menteri Keuangan) ada pendapat lain? ini hanya ikut tahun sebelumnya biasanya ada prinsip musyawarah untuk memperkuathttps://perjalananini.com/ daya beli,” terang Tito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*